Realisme di atas Idealisme Perjanjian Dagang Indonesia Amerika


Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat di bawah bayang-bayang kebijakan proteksionis Donald Trump memicu perdebatan sengit di ruang publik. Angka tarif rata-rata 19% yang ditetapkan untuk produk ekspor kita sering kali dipandang sebagai sebuah kemunduran. Namun, di balik angka tersebut, terdapat sebuah kalkulasi geopolitik dan ekonomi yang sangat dingin, sebuah "barter besar" yang dirancang untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.

Kita harus jujur melihat posisi tawar Indonesia. Dengan surplus perdagangan yang menyentuh angka puluhan miliar dolar terhadap Amerika Serikat, Indonesia berada dalam radar utama kebijakan tarif hukuman Trump. Ancaman tarif 32% bukanlah gertakan semata; itu adalah lonceng kematian bagi industri manufaktur dan tekstil nasional yang bergantung pada pasar Amerika.

Dalam konteks ini, tarif 19% bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah "pajak keamanan". Presiden Prabowo memilih jalur moderat untuk memastikan barang-barang Indonesia tetap memiliki akses ke pasar AS, ketimbang bersikap konfrontatif yang justru berisiko memutus total rantai ekspor kita.

Sebagai imbalan tarif 19% tersebut, Indonesia memberikan karpet merah (tarif 0%) bagi lebih dari 1.800 produk AS.

  • Unttung: Komoditas unggulan kita seperti Sawit (CPO), Kopi, dan Kakao. Ini adalah sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja. Memastikan mereka tetap kompetitif di AS adalah harga mati.

  • Produk Unggulan: Sebanyak 1.819 produk Indonesia mendapatkan akses khusus.

Meringankan MBG

Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian ini adalah pembukaan keran impor produk pertanian AS dengan tarif hingga 0%. Banyak yang mengkritik langkah ini sebagai ancaman bagi swasembada. Namun, ada realitas ekonomi yang lebih mendesak yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ambisius ini memerlukan pasokan protein dan karbohidrat dalam volume yang luar biasa besar dan stabil. Mengharap pasokan kedelai lokal yang secara agroklimat memang sulit bersaing dengan produk subtropis adalah langkah yang kurang taktis. Kedelai Amerika tidak hanya lebih murah, tapi juga lebih konsisten secara kualitas untuk industri tempe dan tahu nasional.

Dengan mengamankan tarif impor 0% untuk bahan baku pangan, pemerintah sebenarnya sedang membangun "bantalan inflasi". Tanpa pasokan impor yang murah ini, lonjakan permintaan dari program MBG akan memicu kenaikan harga pangan di pasar domestik yang justru akan memukul daya beli masyarakat luas. Ini adalah pilihan pragmatis: menggunakan efisiensi global untuk menyukseskan agenda sosial nasional.

Strategi Energi Hanya Ganti Toko 

Keputusan untuk mengalihkan pembelian energi (LNG dan minyak mentah) langsung dari Amerika Serikat juga patut dicermati dari sudut pandang efisiensi anggaran. Selama ini, rantai pasok energi kita sering kali harus melewati broker di Singapura yang menambah beban biaya.

Dengan berkomitmen belanja langsung ke Washington, Indonesia melakukan manuver ganda. Pertama, secara administratif kita membantu menyeimbangkan neraca perdagangan di mata Trump. Kedua, secara operasional kita memotong rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Kita tidak sedang menambah ketergantungan impor, melainkan hanya menata ulang alamat belanja demi keuntungan diplomatik dan ekonomi.

Dengan memindahkan alamat belanja dari Singapura langsung ke AS:

  1. Neraca Dagang Terlihat Seimbang: Trump senang karena angka ekspor AS ke Indonesia naik.

  2. Efisiensi Biaya: Kita memotong rantai tengah (broker Singapura). Ini bukan menambah beban impor, tapi hanya mengalihkan jalur demi stabilitas politik dengan Washington

Petani Kedelai dan Jagung

Bagi petani kedelai dan jagung yang terdampak, ini adalah momentum bagi pemerintah untuk melakukan restrukturisasi sektor agraria. Alih-alih memaksakan penanaman komoditas yang tidak kompetitif secara global, pemerintah harus mengarahkan insentif pada komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan karet, produk yang justru mendapatkan tarif 0% di pasar Amerika melalui perjanjian ini.

Daripada memaksakan subsidi pada lahan yang tidak cocok, pemerintah tampaknya lebih memilih mendorong petani beralih ke komoditas ekspor yang justru sedang "diskon" tarif di AS

Terakhir

Pada akhirnya, kesepakatan ini menunjukkan wajah baru diplomasi ekonomi Indonesia: Realisme di atas Idealisme. Pemerintah tampaknya sadar bahwa kedaulatan tidak selalu berarti menutup diri, melainkan kemampuan untuk melakukan barter yang cerdas. Menukar pasar kedelai yang memang lemah dengan ketahanan industri manufaktur dan kelancaran program sosial adalah sebuah perjudian yang terhitung.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kisah Runtuhnya Dominasi Dolar Amerika

Bahasa Melayu sebagai Azimat, Antara Kebanggaan, Politik, dan Keberanian Menggunakannya

Saat Ringgit Naik, Indonesia Yang Panen Untung dari Malaysia