Jokowi Membangun Jalan, MBG Prabowo Membangun Manusia

 

Pada masa Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama.J alan, tol, pelabuhan, bandara, bendungan, irigasi, dan berbagai proyek fisik lain dibangun dalam skala besar. Tentu saja kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Banyak yang mempertanyakan skala prioritas.

Ada yang mengatakan:

Mengapa tidak fokus dulu pada pembangunan manusia?

Masih banyak orang miskin, masih ada kelaparan.

Bahkan muncul kalimat yang cukup populer waktu itu:

"Rakyat tidak makan aspal."

Namun jika kita perhatikan lebih dalam, infrastruktur sebenarnya adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa jalan yang baik, distribusi barang mahal.

Tanpa pelabuhan yang efisien, perdagangan tersendat.

Tanpa irigasi dan bendungan, produksi pangan sulit meningkat.

Masalahnya, dalam banyak proyek infrastruktur tersebut, uang negara lebih banyak berputar di lapisan atas ekonomi.

Dana proyek biasanya bergerak di antara:

konsultan, kontraktor besar, dan industri bahan bangunan.

Pertanyaannya kemudian muncul:

berapa besar efek belanja negara itu yang benar-benar sampai ke masyarakat bawah?

Kini Indonesia dipimpin Presiden Prabowo.

Sejak masa kampanye, beberapa program utamanya sudah disampaikan secara terbuka.

Di antaranya:

MBG (Makan Bergizi Gratis)

Sekolah rakyat

Koperasi dan penguatan ekonomi rakyat

Sejak awal program-program ini juga sudah memicu perdebatan.

Namun setelah pemilu selesai, Prabowo menang.

Dan seperti janjinya, ia mulai menjalankan program yang ia tawarkan.

Sebagian orang menilai pemerintah terlihat terburu-buru.

Menurut mereka, program-program tersebut belum sepenuhnya siap.

Tetapi bagi Prabowo dan timnya, persiapan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama.

Program yang paling banyak mendapat sorotan adalah MBG (Makan Bergizi Gratis).

Di awal masa jabatannya, Prabowo langsung melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

Banyak kegiatan pemerintah yang dianggap tidak terlalu mendesak dipangkas.

Dana hasil efisiensi inilah yang kemudian diklaim menjadi salah satu sumber pembiayaan program MBG.

Jika dilihat secara ekonomi, MBG sebenarnya juga bentuk belanja negara yang memiliki efek multiplier.

Mirip seperti pembangunan infrastruktur pada era Jokowi.

Bedanya ada pada arah perputaran uangnya.

Pada proyek infrastruktur, uang negara lebih banyak berputar di level atas: kontraktor, perusahaan besar, dan industri material.

Sedangkan melalui MBG, uang diharapkan lebih banyak berputar di level bawah.

Di petani.

Di pemasok bahan pangan.

Di pekerja dapur.

Di usaha kecil yang terlibat dalam rantai distribusi makanan.

Secara teori, program ini juga bisa meningkatkan minat masyarakat pada sektor agraria dan industri pangan.

Pertanyaan berikutnya:

kapan dampaknya akan terlihat?

Proyek bendungan, irigasi, dan jalan yang digagas Jokowi baru benar-benar terasa manfaatnya beberapa tahun kemudian.

Bahkan sebagian hasilnya baru terlihat sekarang, ketika beliau sudah tidak lagi menjabat.

Salah satu contohnya adalah peningkatan produksi beras dan upaya menuju swasembada.

Lalu kapan program pembangunan manusia seperti MBG akan terlihat hasilnya?

Kemungkinan besar lebih lama lagi.

Karena membangun infrastruktur fisik saja membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Membangun manusia—gizi, pendidikan, kualitas SDM—biasanya memerlukan waktu yang jauh lebih panjang.

Bagaimanapun juga, program-program Prabowo—beserta gaya politiknya yang sering disebut gemoy—terpilih melalui pemilu yang diikuti sebagian besar rakyat Indonesia.

Itu adalah pilihan politik yang sah dalam sistem demokrasi.

Karena itu, mungkin yang paling penting untuk dikritisi bukanlah tujuan programnya. Tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Apakah tepat sasaran?

Apakah efisien?

Apakah transparan?

Karena pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukan hanya soal niatnya, tetapi juga kualitas eksekusinya.