Politik

Bagaimana Pemerintah Indonesia Mempertahankan Sawit dari Badai Diskriminasi

07/06/2025

Setelah kita melihat bagaimana kelapa sawit menjadi raksasa ekonomi dan menopang hidup jutaan orang, sekarang mari kita bahas peran penting pemerintah Indonesia. Seringkali, saat harga minyak goreng melambung tinggi atau muncul tudingan deforestasi, pemerintah menjadi sorotan publik. Namun, tahukah Anda, di balik itu semua, ada banyak strategi dan kebijakan yang dijalankan untuk menjaga stabilitas industri sawit?

Pemerintah memang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga sawit, karena ini adalah komoditas yang harganya diatur oleh pasar global. Namun, mereka memiliki berbagai upaya untuk memengaruhi harga di dalam negeri, menjaga pasokan agar tetap aman, bahkan berjuang di kancah internasional melawan diskriminasi. Mari kita ulas lebih lanjut!

Mengatur Harga Sawit: Antara Pasar Global dan Kesejahteraan Petani

Harga sawit, terutama minyak sawit mentah (CPO), memang sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh banyak faktor di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan fluktuasi ini tidak merugikan petani dan konsumen di dalam negeri.

a. Harga Referensi CPO: Panduan bagi Eksportir dan Penerimaan Negara

Setiap bulan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan Harga Referensi (HR) CPO. Ini bukanlah harga jual langsung, melainkan patokan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE).

Bagaimana Fungsinya? Ketika harga CPO global sedang tinggi, Kemendag dapat menyesuaikan BK dan PE. Tujuannya ganda:
- Meningkatkan Penerimaan Negara: Pemerintah mendapatkan sebagian dari keuntungan eksportir yang sedang tinggi.
- Menstabilkan Harga Domestik: Dengan adanya pungutan ini, insentif untuk mengekspor seluruh CPO dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menjaga pasokan CPO di dalam negeri tetap memadai, sehingga harga minyak goreng di pasaran tidak melonjak terlalu tinggi. Sebaliknya, jika harga CPO global anjlok, BK dan PE dapat diturunkan, bahkan ditiadakan, untuk mendorong ekspor dan membantu produsen.

b. Menjaga Harga TBS Petani: Melindungi Penggerak Ekonomi Rakyat

Ini adalah aspek yang sangat krusial bagi jutaan petani sawit rakyat. Mereka seringkali merasa tidak memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan pabrik atau tengkulak. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan payung hukum: Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Tim Penetapan Harga: Di setiap provinsi penghasil sawit, Gubernur membentuk Tim Penetapan Harga TBS. Tim ini beranggotakan perwakilan pemerintah daerah, dinas perkebunan, wakil dari pabrik kelapa sawit (PKS), dan yang paling penting, wakil dari pekebun itu sendiri (misalnya dari asosiasi atau koperasi petani).
Perhitungan yang Adil: Tim ini bertemu secara berkala (bisa mingguan atau bulanan) untuk menghitung dan menetapkan harga TBS. Rumusnya cukup detail, memperhitungkan:
- Harga jual CPO dan inti sawit (PK) yang diperoleh PKS.
- Rendemen CPO dan PK (persentase minyak yang dapat dihasilkan dari TBS) yang sudah terstandardisasi.
- Biaya operasional PKS (biaya produksi, pemasaran, penyusutan, hingga biaya pengelolaan limbah).
- Terdapat pula Indeks "K", yaitu persentase pembagian hasil antara petani dan PKS dari total nilai CPO dan PK. Poin ini sangat penting karena menentukan berapa porsi pendapatan yang masuk ke kantong petani.

Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap petani dapat memperoleh harga TBS yang adil, transparan, dan tidak dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga bertujuan untuk meminimalisir praktik persaingan tidak sehat di antara PKS.

c. Bursa CPO Indonesia: Menciptakan Acuan Harga Nasional

Dulu, harga CPO domestik Indonesia banyak mengacu pada bursa di Malaysia. Untuk menciptakan kemandirian dan transparansi yang lebih baik, pemerintah mendukung penuh pengoperasian Bursa CPO Indonesia (melalui PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia/ICDX) yang diluncurkan pada Oktober 2023.

Tujuan: Bursa ini diharapkan menjadi penentu harga acuan CPO yang kredibel dan merepresentasikan kondisi pasar Indonesia, sebagai produsen terbesar. Ini dapat membuat transaksi lebih efisien dan harga yang diterima petani akan lebih terhubung dengan harga pasar yang transparan.

Menjaga Pasokan Domestik dan Ketahanan Energi: Peran Biodiesel

Ini adalah strategi yang sangat cerdas dari pemerintah: menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Kuncinya ada pada program mandatori biodiesel.

a. Dari B20, B30, B35, hingga Menuju B50

Pemerintah Indonesia adalah salah satu yang paling aktif dalam implementasi program biodiesel. Kita sudah memulai dari B20 (campuran 20% biodiesel dengan 80% solar), berlanjut ke B30, dan kini telah masuk ke B35. Bahkan, target selanjutnya adalah B50 yang direncanakan mulai tahun 2026.

Bagaimana Program Ini Berfungsi? Program ini mewajibkan seluruh solar yang dijual di SPBU harus dicampur dengan biodiesel yang berasal dari CPO. Semakin tinggi persentase campurannya (misalnya B50), semakin besar pula kebutuhan CPO yang harus diserap untuk pasar domestik.
Dampak Positif:
1. Mengurangi Impor Solar: Ini menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk membeli solar dari luar negeri.
2. Meningkatkan Penyerapan CPO Domestik: Dengan serapan yang besar, volume CPO yang tersedia untuk diekspor ke pasar global akan berkurang.
3. Mendongkrak Harga CPO Global: Jika pasokan CPO di pasar global berkurang sementara permintaannya tetap kuat, harga CPO dunia dapat terangkat. Ini tentu menguntungkan petani dan produsen.
4. Ketahanan Energi Nasional: Dengan biodiesel, Indonesia memiliki sumber energi alternatif yang berasal dari dalam negeri, sehingga lebih mandiri dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga minyak mentah dunia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan menyebut penerapan B50 sebagai "politik ekonomi" yang strategis untuk mendongkrak harga CPO global dan menyejahterakan petani. Diperkirakan, kebutuhan CPO untuk B50 dapat mencapai sekitar 5,3 juta ton per tahun.

Melawan Diskriminasi dan Mencari Pasar Baru: Membela Kedaulatan Sawit

Industri sawit Indonesia tidak hanya berhadapan dengan dinamika pasar, tetapi juga seringkali menjadi target kampanye negatif dan kebijakan diskriminatif dari negara-negara lain, terutama Uni Eropa. Namun, pemerintah tidak tinggal diam!

a. Perjuangan Melawan Uni Eropa

Mantan Presiden Joko Widodo adalah salah satu pemimpin terdepan dalam membela sawit Indonesia. Beliau dan jajarannya telah melakukan berbagai upaya:

Diplomasi Tingkat Tinggi: Presiden Jokowi secara langsung dan berulang kali menyampaikan keberatan Indonesia atas kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE) dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam atas perlakuan diskriminatif yang merugikan jutaan petani ini.
Kolaborasi dengan Malaysia: Indonesia dan Malaysia, sebagai dua produsen sawit terbesar dunia, bersatu padu melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk melawan diskriminasi. Kekuatan bersama ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih besar.
Gugatan ke WTO: Indonesia, pada era Presiden Jokowi, telah membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Desember 2019. Gugatan ini menargetkan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa yang dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap sawit. Ini adalah bentuk perlawanan legal yang serius.
Meningkatkan Standar Keberlanjutan Domestik: Pemerintah juga memperkuat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Ini adalah standar keberlanjutan yang wajib bagi seluruh perkebunan sawit di Indonesia, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah menunjukkan kepada dunia bahwa sawit Indonesia diproduksi secara bertanggung jawab, meskipun UE seringkali belum mengakui ISPO sepenuhnya.

b. Membuka Pintu Pasar Baru

Meskipun Eropa adalah pasar yang penting, pemerintah tidak ingin Indonesia terlalu bergantung pada satu atau dua pasar saja, apalagi yang sering bersifat diskriminatif. Strategi diversifikasi pasar terus dijalankan:

Fokus ke Asia dan Afrika: Indonesia gencar menggarap pasar-pasar potensial di luar Eropa, seperti China, India, Pakistan, dan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah. Negara-negara ini memiliki populasi besar dan permintaan yang terus meningkat untuk minyak nabati.
Misi Dagang: Pemerintah seringkali memfasilitasi misi dagang dan promosi sawit Indonesia ke negara-negara baru untuk memperkenalkan produk turunan sawit dan membangun jaringan bisnis.

Menguatkan Akar: Dukungan untuk Pekebun Rakyat

Pemerintah menyadari betul bahwa pekebun rakyat adalah tulang punggung produksi sawit. Oleh karena itu, berbagai program dirancang untuk membantu mereka.

a. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Ini adalah program andalan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun petani. Banyak kebun sawit rakyat yang sudah tua, sehingga hasil panennya cenderung menurun. Melalui PSR, petani difasilitasi untuk meremajakan tanaman mereka dengan bibit unggul bersertifikat dan praktik budidaya yang benar.

Tujuan: Dengan PSR, diharapkan produktivitas kebun rakyat dapat meningkat secara signifikan (misalnya dari 10 ton TBS/ha/tahun menjadi 20-25 ton TBS/ha/tahun), sehingga pendapatan petani meningkat tanpa perlu perluasan lahan yang berpotensi memicu isu deforestasi.

b. Penguatan Kelembagaan Petani

Pemerintah juga terus mendorong petani untuk bergabung dalam koperasi atau kelompok tani.

Manfaat: Dengan bersatu, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat menjual TBS ke PKS. Mereka juga lebih mudah mendapatkan akses ke pupuk dan bantuan teknis, serta bisa lebih transparan dalam informasi harga.

Penutup: Sawit sebagai Aset Bangsa yang Terus Diperjuangkan

Peran pemerintah dalam industri sawit sangatlah kompleks, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dari mengawal harga TBS agar petani sejahtera, memastikan pasokan minyak goreng aman bagi masyarakat, hingga berjuang di panggung dunia melawan diskriminasi, semua adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan sawit sebagai aset strategis bangsa.

Meskipun tantangan akan selalu ada, komitmen pemerintah untuk memperkuat hilirisasi, menjaga keberlanjutan, dan membela kepentingan sawit Indonesia di pasar global adalah kunci untuk memastikan industri ini terus tumbuh dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.